Illegal Fishing in Eastern Indonesia
by Bevis Worchester
 
How do you get to work? Last year I walked or took an ojek, but this year I find myself on all kinds of transport.
My name is Bevis and I work for the Australian Embassy on the issue of illegal fishing. I am helping Australia
and Indonesia with a public information campaign in eastern Indonesia to raise the profile of this problem.
This means I spend most of my time travelling around eastern Indonesia, using many different types of transport.
As there are so many islands in Indonesia, I often go by aeroplane or boat. The shortest flight I have ever been
on is from Kupang to Rote, which is only 18 minutes – barely time for the plane to take its wheels up!
On the other hand, when I went on the fast ferry it took 1½ hours and the waves were very strong… I
visited a fishing village in Rote and went on a small boat to see a seaweed farming project funded by the Australian
Embassy. These boats have a motor, and are called bodi. Although they are quite small and often overturn,
many of these boats go all the way from Sulawesi to Australia to fish illegally. Those onboard risk bad weather
and possibly jail if caught.
Australia and Indonesia face similar challenges when it comes to illegal foreign fishing. By working together,
we can address the problem far more effectively.
(Bevis Worcester participated in the 2000/2001
Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP), which was held in Punten village, near Malang, Java)
Australia and Indonesia agree to establish Ministerial Meeting on illegal fishing in our region — June
29th, 2006
Australia and Indonesia have agreed to establish a Ministerial Meeting on illegal, unreported and regulated fishing
in the east Asian region, Australian Fisheries Minister Senator Eric Abetz announced today. The agreement follows
high-level talks today between Australian Fisheries Minister Senator Eric Abetz and the Indonesian Minister
for Marine Affairs and Fisheries, Freddy Numberi, as part of the Australia-Indonesia Ministerial Forum in Bali.
“Australia and Indonesia face similar challenges when it comes to illegal foreign fishing and, by working
together, we can address the problem far more effectively,” the Minister said. “As a first step,
Minister Numberi and I have agreed to hold a Ministerial Meeting on IUU fishing and its affect on our region.
This will help raise the profile of IUU fishing within the region, highlighting the magnitude of the problem
and enabling action to be taken that spans various jurisdictions.”
Senator Abetz said that he and Mr Numberi also discussed the progress of several other joint initiatives, including:
-
a joint study on IUU fishing
-
a public information campaign
-
a joint surveillance forum, and
-
a joint fisheries management plan for shared red snapper stocks
“These are important issues, and vital to our joint effort of tackling IUU fishing,” he said. “They
will also help identify other areas where our two countries can cooperate.”
Senator Abetz said that he provided Minister Numberi with an update of Australia's recently enhanced maritime
security programme.
“That included detail of the tough new measures targeting incursions by illegal foreign fishing vessels
in our northern waters — a move that saw the rate of apprehensions more than double in 2005,” he
said.
“Minister Numberi and I also discussed the newly-passed legislation that enables Australia to impose custodial
sentences on illegal foreign fishers caught fishing in our territorial waters.”
Senator Abetz said the Australian Government considers illegal foreign fishing as one of the biggest threats
to the sustainability of our fisheries stocks and marine environment.
“We also believe a multi-faceted approach to tackling the problem is the way to go,” he said. “That
means maintaining a strong surveillance and enforcement presence in our northern waters, and continuing cooperation
with neighbouring countries such as Indonesia.”
Penangkapan ikan ilegal di Indonesia bagian timur
oleh Bevis Worchester
Naik apa Anda pergi ke tempat kerja? Tahun lalu saya jalan kaki atau naik ojek, tapi tahun ini saya naik segala
jenis alat transportasi. Nama saya Belvis dan saya bekerja untuk Kedutaan Besar Australia dalam masalah penangkapan
ikan ilegal. Saya sedang membantu Australia dan Indonesia dengan melakukan kampanye informasi publik di Indonesia
bagian timur untuk meningkatkan profil masalah ini. Ini berarti saya menghabiskan sebagian besar dari waktu
saya dengan mengadakan perjalanan keliling Indonesia timur, dengan menggunakan segala jenis alat transportasi.
Karena ada begitu banyak pulau di Indonesia, saya sering naik pesawat terbang atau perahu. Penerbangan tersingkat
adalah ketika saya terbang dari Kupang ke Rote, yang hanya makan waktu 18 menit – pesawatnya bahkan tidak
sempat menaikkan rodanya! Pada kesempatan lain, ketika saya naik feri cepat, makan waktu 1½ jam untuk
tiba di Rote dan ombaknya besar sekali… Saya mengunjungi sebuah desa nelayan di Rote dan naik perahu
kecil untuk meninjau proyek penanaman rumput laut yang didanai oleh Kedubes Australia. Perahu-perahu ini bermesin
dan disebut bodi. Walaupun perahunya kecil dan sering terbalik, banyak perahu seperti itu berlayar dari Sulawesi
sampai ke Australia untuk menangkap ikan secara ilegal. Para nelayan menanggung resiko cuaca buruk dan kemungkinan
dipenjara jika tertangkap.
Australia dan Indonesia menghadapi tantangan yang serupa dalam penangkapan ikan asing ilegal. Dengan bekerja
sama, kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan lebih efektif.
(Bevis Worchester berpartisipasi dalam Program Pertukaran Pemuda Australia-Indonesia (AIYEP), yang diadakan di
desa Punten, di dekat Malang, Jawa)
Press Release
Australia dan Indonesia setuju untuk mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri mengenai penangkapan ikan ilegal di
wilayah kita – 29 Juni 2006
Australia dan Indonesia telah setuju untuk mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri mengenai penangkapan ikan ilegal,
yang tak dilaporkan dan tidak diatur oleh undang-undang, demikian diumumkan oleh Menteri Perikanan Australia
Senator Eric Abetz hari ini. Perjanjian ini diikuti dengan pembicaraan tingkat tinggi hari ini antara Menteri
Perikanan Australia Senator Eric Abetz dan Menteri Urusan Kelautan dan Perikanan Indonesia, Freddy Numberi,
sebagai bagian dari Forum Kementrian Australia-Indonesia di Bali.
“Australia dan Indonesia menghadapi tantangan yang serupa dalam hal penangkapan ikan asing ilegal, dan
dengan bekerja sama, kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan jauh lebih efektif,” ujar Menteri tersebut. “Sebagai
langkah pertama, Menteri Numberi dan saya telah setuju untuk mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri mengenai penangkapan
ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh undang-undang dan pengaruhnya di wilayah kita. Hal ini akan
membantu meningkatkan profil penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh undang-undang dalam
wilayah kita, menunjukkan betapa besarnya masalah ini, serta memungkinkan diambilnya tindakan oleh berbagai departemen
yang berwenang.”
Senator Abetz mengatakan bahwa beliau dan Pak Numberi juga membahas kemajuan beberapa inisiatif bersama lain,
termasuk:
-
Penelitian bersama dalam penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh undang-undang
-
Kampanye informasi publik
-
Forum pengawasan bersama, dan
-
Rencana manajemen perikanan bersama untuk berbagi sumber daya kakap merah
“Hal-hal tersebut penting dan vital bagi upaya bersama kita dalam menangani masalah penangkapan ikan ilegal,
tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh undang-undang,” kata beliau. “Hal-hal tersebut juga akan membantu
mengidentifikasi bidang-bidang lain di mana kedua negara ini dapat bekerja sama.”
Senator Abetz mengatakan bahwa beliau telah memberikan program keamanan maritim Australia — yang belakangan
ini telah dipercanggih — kepada Menteri Numberi.
“Dalam program itu terdapat rincian tentang angka terbaru dari razia yang mengenai target terhadap kapal
penangkap ikan asing ilegal di perairan utara kita — suatu peningkatan yang menunjukkan bahwa angka penangkapan
meningkat sebanyak dua kali lipat lebih pada 2005,” ujar beliau.
“Menteri Numberi dan saya juga membahas undang-undang yang baru disetujui yang memungkinkan Australia menegakkan
hukuman penahanan bagi nelayan asing ilegal yang kedapatan menangkap ikan di wilayah perairan kita.”
Senator Abetz mengatakan bahwa Pemerintahan Australia menganggap penangkapan ikan asing ilegal sebagai salah
satu ancaman terbesar bagi kesinambungan sumber daya perikanan dan lingkungan perairan kita.
“Kami yakin pendekatan dari berbagai segi adalah cara yang tepat untuk menangani masalah ini,” kata
beliau. “Itu berarti kita harus tetap memelihara pengawasan yang kuat dan kehadiran penegakan hukum di
wilayah perairan utara kita, dan melanjutkan kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Indonesia.”
|
